polres-serkot.id – Didemo Warga, Timor Leste Batalkan UU Dana Pensiun DPR-Presiden setelah gelombang protes besar-besaran yang melibatkan ribuan mahasiswa dan warga. Parlemen Timor Leste (Assembleia Nacional) cabut undang-undang yang atur tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen, presiden, dan perdana menteri, sehari setelah batalkan rencana beli 65 mobil mewah SUV. Demo di Dili pada 16-17 September 2025 tuntut transparansi anggaran negara di tengah kemiskinan warga, dengan slogan “Uang rakyat untuk rakyat, bukan untuk elit”. Oleh karena itu, artikel ini ulas kronologi demo, alasan pembatalan UU, dampak sosial, dan pelajaran untuk demokrasi Timor Leste pada 26 September 2025, pukul 15:02 WIB.
Kronologi Demo Warga yang Guncang Parlemen
Demo dimulai 16 September 2025 di depan parlemen di Dili, dipicu UU pensiun yang beri tunjangan Rp500 juta per tahun per anggota DPR seumur hidup, plus pensiun presiden dan PM Rp1 miliar per tahun. Ribuan mahasiswa dari Universitas Timor Lorosa’e (UNTIL) dan warga gabung, blokir jalan dan tuntut batalkan UU serta pembelian SUV Toyota Land Cruiser senilai Rp2 miliar per unit. Selain itu, protes sebut dana itu lebih baik untuk pendidikan dan kesehatan, di mana 42% warga hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, demo damai tapi tegas, paksa parlemen rapat darurat.
Pada 17 September 2025, parlemen setuju batalkan pembelian SUV, tapi demo lanjut hingga 18 September. Untuk itu, parlemen akhirnya cabut UU pensiun pada 17 September, umumkan resmi 18 September. Dengan demikian, kekuatan rakyat berhasil ubah kebijakan dalam 3 hari.
Alasan Kontroversial UU Dana Pensiun DPR-Presiden
UU ini, disahkan Juni 2025, beri tunjangan pensiun seumur hidup Rp500 juta per tahun untuk 65 anggota DPR, plus Rp1 miliar untuk presiden dan PM. Selain itu, rencana beli SUV mewah Rp130 miliar picu amarah, dianggap boros di negara dengan PDB per kapita USD1.300. Oleh karena itu, warga sebut kebijakan ini abaikan prioritas seperti pengangguran 20% dan stunting 30%. Dengan demikian, Didemo Warga, Timor Leste Batalkan UU Dana Pensiun DPR-Presiden jadi simbol rakyat tolak korupsi elit.
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pembatalan UU
Pembatalan UU pensiun hemat anggaran Rp100 miliar per tahun, yang bisa alihkan ke infrastruktur atau subsidi. Selain itu, demo tunjukkan kekuatan mahasiswa dalam demokrasi, inspirasi gerakan serupa di Asia Tenggara. Untuk itu, pemerintah Timor Leste janji transparansi anggaran melalui platform digital. Dengan demikian, dampaknya perkuat kepercayaan publik ke parlemen, meski tantangan kemiskinan tetap ada.
Respons Pemerintah dan Parlemen
Presiden Jose Ramos-Horta dukung pembatalan, sebut demo “suara rakyat yang harus didengar”. Selain itu, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay duga parlemen reformasi, termasuk audit anggaran tahunan. Oleh karena itu, Didemo Warga, Timor Leste Batalkan UU Dana Pensiun DPR-Presiden jadi momen refleksi. Dengan demikian, pemerintah bentuk tim ad hoc pantau anggaran untuk cegah kontroversi serupa.
Pelajaran untuk Demokrasi Timor Leste
Demo ini bukti demokrasi Timor Leste matang sejak kemerdekaan 2002, di mana rakyat aktif awasi pemerintah. Selain itu, mahasiswa tunjukkan peran generasi muda dalam perubahan. Untuk itu, pelajaran utama: Transparansi anggaran cegah protes, dan dialog rakyat-pemerintah kunci stabilitas. Dengan demikian, Timor Leste bisa jadi model ASEAN untuk pemerintahan akuntabel.
Kesimpulan
Didemo Warga, Timor Leste Batalkan UU Dana Pensiun DPR-Presiden tunjukkan kekuatan rakyat ubah kebijakan boros, hemat Rp100 miliar untuk prioritas nasional. Dari demo Dili 16-18 September 2025, parlemen cabut tunjangan seumur hidup dan SUV mewah, tuntut transparansi dana negara. Oleh karena itu, ini jadi pelajaran demokrasi Timor Leste—rakyat awasi elit untuk kesejahteraan bersama pada 26 September 2025.
