polres-serkot.id – Bupati Pati, Sudewo, menegaskan bahwa ia ogah mundur dari jabatannya meski menghadapi gelombang protes dari warga pada 13 Agustus 2025. Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% memicu demonstrasi besar-besaran oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang menuntut pengunduran dirinya. Meski telah mencabut kebijakan tersebut, Sudewo tetap menjadi sorotan, termasuk dalam pemeriksaan KPK terkait dugaan korupsi. Artikel ini mengulas sikap Sudewo, latar belakang protes, dan respons masyarakat.
Sudewo Ogah Mundur dan Ajak Warga Kondusif
Setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta Selatan, pada 27 Agustus 2025, Sudewo menegaskan komitmennya untuk tetap menjabat. “Saya akan istikamah dan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com. Ia meminta warga yang menggelar aksi agar tetap kondusif dan berjanji merangkul semua pihak demi menjaga stabilitas daerah. “Yang demo tolong kondusif, semua akan kami rangkul untuk Pati yang aman,” tambahnya.
Sudewo menolak mundur dengan alasan bahwa ia dipilih secara konstitusional melalui proses demokratis. “Saya dipilih rakyat, tidak bisa berhenti begitu saja. Semua ada mekanismenya,” tegasnya pada 13 Agustus 2025, seperti dilansir detikJateng. Pernyataan ini menanggapi desakan massa yang memuncak akibat kebijakan PBB-P2 yang dianggap memberatkan.
Polemik Kenaikan PBB-P2 dan Demonstrasi Warga
Krisis ini berawal dari kebijakan Sudewo menaikkan PBB-P2 hingga 250% pada Juni 2025, yang dianggap perlu karena pajak tersebut tidak disesuaikan selama 14 tahun. Kebijakan ini memicu kemarahan warga, terutama karena kurangnya sosialisasi dan kondisi ekonomi yang sulit. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati, menarik lebih dari 100.000 peserta, menjadikannya aksi terbesar dalam sejarah kabupaten.
Situasi memburuk setelah video pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk berdemo, bahkan hingga 50.000 orang, viral di media sosial, termasuk di akun TikTok @ekokuswanto09. “Saya tidak gentar, 5.000 atau 50.000 orang sekalipun,” ujarnya, yang dianggap arogan oleh warga. Aksi ini berujung chaos, dengan polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang melempari gedung bupati dengan botol dan batu.
Pada 8 Agustus 2025, Sudewo mencabut kenaikan PBB-P2 dan meminta maaf, namun warga tetap menuntut pengunduran dirinya karena kehilangan kepercayaan. Demonstrasi lanjutan pada 25 Agustus 2025 juga dilakukan, dengan warga mengirim surat ke KPK menuntut penahanan Sudewo atas dugaan korupsi.
Dugaan Korupsi dan Hak Angket DPRD
Selain polemik PBB-P2, Sudewo juga terseret dalam pemeriksaan KPK terkait dugaan korupsi yang belum dirinci secara publik. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, melalui koordinatornya Teguh Istiyanto, menyatakan bahwa aksi mereka adalah bentuk solidaritas menuntut keadilan. DPRD Pati telah membentuk panitia khusus (pansus) pada 13 Agustus 2025 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran sumpah jabatan Sudewo, dengan potensi hak angket untuk pemakzulan.
Namun, beberapa pihak, termasuk warganet di X, menyatakan bahwa upaya pemakzulan sulit karena koneksi politik Sudewo, termasuk dukungan dari Partai Gerindra dan hubungannya dengan pemerintah pusat. Meski demikian, tekanan publik terus meningkat, dengan warga menyerukan aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi.
Implikasi dan Tantangan ke Depan
Sikap Sudewo ogah mundur mencerminkan tantangan dalam komunikasi antara pemimpin daerah dan masyarakat. Kebijakan PBB-P2 yang dicabut menunjukkan respons terhadap tekanan publik, namun pernyataan arogan sebelumnya telah merusak kepercayaan warga. Demonstrasi besar dan desakan ke KPK menandakan krisis legitimasi yang dihadapi Sudewo, yang kini harus menghadapi penyidikan hukum dan potensi hak angket.
Pati kini berada di persimpangan, dengan stabilitas daerah bergantung pada kemampuan Sudewo merangkul warga dan membuktikan komitmennya. Namun, dengan dugaan korupsi dan protes yang belum reda, masa depan kepemimpinannya tetap tidak pasti.
Penutup
Sudewo ogah mundur dari jabatan Bupati Pati meski menghadapi demonstrasi besar akibat kenaikan PBB-P2 dan dugaan korupsi. Ia berjanji tetap istikamah dan menjaga kondusivitas, namun tekanan warga dan penyidikan KPK terus membayangi. Kasus ini menegaskan pentingnya komunikasi transparan antara pemimpin dan rakyat. Mari dukung upaya menjaga keadilan dan stabilitas di Pati.
