polres-serkot.id – BKPM digugat tiap hari membebani Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Oleh karena itu, Wakil Menteri Todotua Pasaribu mengeluhkan gugatan perdata akibat sengketa perizinan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI pada 15 September 2025. Sebagai penyedia layanan OSS, BKPM kerap jadi tergugat di pengadilan. Apa penyebabnya dan solusi yang Todotua usulkan? Simak ulasan lengkap berikut!
Wamen Investasi Ungkap Beban Litigasi
Todotua Pasaribu curhat di Jakarta tentang beban BKPM digugat tiap hari. “Kami hadapi gugatan perdata setiap hari sebagai penyedia perizinan,” ujarnya. Oleh karena itu, pegawai BKPM alihkan fokus dari fasilitasi investasi ke sidang pengadilan. Sebagai contoh, pada 2025, gugatan makin membebani, karena staf harus hadiri persidangan rutin.
Akibatnya, pegawai habiskan waktu untuk urusan hukum. “Kami kewalahan, staf terpaksa tangani gugatan ketimbang layani investor,” kata Todotua. Dengan demikian, operasional OSS, yang bertujuan permudah izin usaha seperti SIUP dan IMB, terganggu. Namun, Todotua tetap optimis cari solusi.
Penyebab BKPM Digugat Tiap Hari
BKPM digugat tiap hari karena peran utamanya dalam OSS. BKPM kelola ribuan izin usaha, yang sering picu konflik. Todotua jelaskan pelaku usaha ajukan gugatan akibat masalah pelaksanaan izin, kepemilikan lahan, atau keluhan masyarakat. Misalnya, investor properti bentrok dengan warga lokal soal lahan, lalu seret BKPM ke pengadilan.
Selain itu, sektor pertambangan juga sering jadi sumber sengketa. Oleh karena itu, BKPM harus alokasikan biaya untuk pengacara dan kirim staf ke sidang. Akibatnya, waktu untuk layani investor berkurang, hambat target realisasi investasi Rp 1.905 triliun pada 2025.
Usulan Anggaran untuk Ringankan Beban
Todotua ajukan tambahan anggaran Rp 1,15 triliun untuk 2026 guna atasi BKPM digugat tiap hari. Usulan ini naikkan pagu dari Rp 775 miliar menjadi Rp 1,92 triliun. Dana tersebut akan dukung operasional OSS, sewa teknologi, dan tambah tenaga kerja. “Anggaran saat ini hanya cukup untuk bandwidth dan penyimpanan data,” ujar Todotua.
Sebagai contoh, investasi sumbang 26-30% pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah incar pertumbuhan 8%, dengan BKPM targetkan Rp 13.000 triliun dalam lima tahun. Pada semester I 2025, BKPM capai hampir 50% target tahunan. Dengan demikian, Todotua harap anggaran tambahan optimalkan pelayanan dan kurangi dampak litigasi.
Dampak pada Iklim Investasi
BKPM digugat tiap hari ganggu iklim usaha Indonesia. Investor ragu ajukan izin karena proses rumit dan risiko gugatan. Meski OSS rancang kemudahan, kendala hukum tetap ada. Todotua sebut gugatan tingkatkan biaya hukum dan sita waktu staf. Akibatnya, proyek strategis seperti hilirisasi nikel melambat.
Namun, Komisi XII DPR usulkan reformasi hukum untuk lindungi BKPM dari gugatan spekulatif. Sebagai contoh, negara seperti Singapura tawarkan perizinan lebih efisien. Oleh karena itu, tanpa perubahan, Indonesia bisa kalah saing di ASEAN.
Strategi BKPM Hadapi Gugatan
Todotua rencanakan langkah konkret untuk atasi BKPM digugat tiap hari. Pertama, BKPM akan tingkatkan transparansi OSS dengan audit internal. Kedua, BKPM kolaborasi dengan Kemenkumham untuk percepat resolusi sengketa. Selain itu, BKPM latih pegawai tangani gugatan lebih efisien, kurangi sidang panjang.
Meski begitu, fokus investasi tetap utama. Pada semester I 2025, BKPM dorong hilirisasi nikel dan baterai. Dengan demikian, BKPM rencanakan 1.000 izin baru pada kuartal IV. Todotua yakin reformasi ini capai target investasi jangka panjang.
Pelajaran dari Krisis Litigasi
BKPM digugat tiap hari tunjukkan tantangan birokrasi perizinan. Oleh karena itu, Todotua harap anggaran tambahan dan reformasi hukum ringankan beban. Investasi krusial untuk pertumbuhan 8%, dan BKPM perlu OSS lebih efisien untuk tarik investor asing. Sebagai contoh, rapat DPR ini jadi momentum benahi sistem.
Selain itu, pegawai BKPM butuh pelatihan hukum agar fokus fasilitasi investasi. Publik, terutama pelaku usaha, sambut baik usulan ini, harap perizinan lebih cepat dan transparan. Oleh karena itu, pantau rapat DPR berikutnya untuk update anggaran 2026!
