polres-serkot.id – Demonstrasi akhir Agustus 2025 menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas umum (fasum) dan gedung DPRD di berbagai daerah Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan biaya perbaikan fasum dan gedung DPRD hingga Rp900 miliar. Kerusakan meliputi halte Transjakarta, gerbang tol, dan gedung pemerintahan. Artikel ini mengulas rincian biaya, tingkat kerusakan, dan upaya pemulihan yang tengah berlangsung.
Biaya Perbaikan Fasum dan Gedung DPRD
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah menyiapkan dana darurat sekitar Rp900 miliar untuk biaya perbaikan fasum dan gedung DPRD yang rusak akibat demonstrasi. Anggaran ini mencakup perbaikan infrastruktur di seluruh Indonesia, dari kerusakan ringan hingga berat. “Total biaya perbaikan fasum dan gedung DPRD sekitar Rp800 miliar lebih, mendekati Rp900 miliar,” ujar Dody di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, pada 2 September 2025.
Kerusakan bervariasi, mulai dari kaca pecah hingga pembakaran gedung. Di Makassar, Gedung DPRD Kota terbakar dan menewaskan tiga orang. Kerusakan serupa terjadi di Jakarta, Surabaya, dan Jawa Timur. Anggaran ini menangani perbaikan di 19 provinsi, termasuk halte, pos polisi, dan gedung DPRD. Biaya perbaikan fasum menjadi prioritas untuk mengembalikan fungsi infrastruktur publik.
Target Waktu Perbaikan
Kementerian PU menetapkan jadwal perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan. Untuk kerusakan ringan, seperti kaca pecah, Dody menargetkan penyelesaian dalam tujuh hari. “Kaca rusak selesai maksimal seminggu,” katanya. Kerusakan sedang, seperti tembok retak, membutuhkan tiga hingga empat bulan. Kerusakan berat, seperti gedung DPRD yang terbakar, memerlukan hingga enam bulan.
Di Jakarta, tujuh halte Transjakarta dibakar, dan 16 lainnya rusak. Di Surabaya, Gedung Negara Grahadi, sebuah cagar budaya, juga terdampak. Kementerian PU memastikan biaya perbaikan fasum dialokasikan dari dana darurat agar tidak mengganggu proyek strategis lain. Proses perbaikan berfokus pada efisiensi dan kualitas.
Perbaikan Gerbang Tol oleh Jasa Marga
Demonstrasi juga merusak tujuh gerbang tol di Jakarta. PT Jasa Marga (Persero) Tbk menganggarkan Rp80 miliar untuk biaya perbaikan fasum, khususnya gerbang tol. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwanto, menyebutkan gerbang tol yang rusak meliputi GT Senayan arah Grogol, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2 arah Cawang, GT Pejompongan, GT Slipi 1, GT Slipi 2, dan GT Kuningan 1.
Perbaikan gerbang tol yang rusak berat, seperti GT Pejompongan, membutuhkan waktu hingga enam bulan. Untuk menjaga layanan, Jasa Marga menggunakan transaksi manual melalui mobile rider (MR). “Kami pastikan masyarakat tetap bisa bertransaksi di gerbang tol,” ujar Rivan. Jasa Marga menargetkan semua gerbang tol beroperasi normal pada 10 September 2025.
Dampak Demonstrasi dan Kerusakan
Demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 dipicu oleh kemarahan publik terhadap tunjangan DPR dan kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta. Aksi ini berujung ricuh di Jakarta, Makassar, Surabaya, dan kota lain. Selain gedung DPRD, fasilitas seperti halte Transjakarta, pos polisi, dan cagar budaya dirusak. Transjakarta melaporkan kerugian Rp41,6 miliar untuk tujuh halte yang dibakar dan 16 halte lainnya yang rusak. Total kerugian di Jakarta mencapai Rp50,4 miliar.
Di daerah lain, kerusakan juga parah. Gedung Negara Grahadi di Surabaya dan 11 pos polisi rusak berat. Di Kediri, Gedung DPRD dibakar, sementara di Palembang, Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan turut terbakar. Biaya perbaikan fasum dan gedung DPRD ini mencerminkan dampak luas dari kerusuhan.
Upaya Pemulihan dan Tanggapan Pemerintah
Pemerintah memprioritaskan perbaikan infrastruktur sebagai tanggap darurat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian PU untuk segera bertindak menggunakan dana darurat. “Ini situasi darurat. Anggaran ini tidak akan ganggu proyek lain,” ujar Dody. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menggratiskan tarif Transjakarta dan MRT selama seminggu untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat.
Pemerintah mengajak masyarakat tetap tenang dan mempercayai upaya pemulihan. Biaya perbaikan fasum yang besar menjadi pengingat pentingnya menjaga aset publik. Pemerintah juga mengevaluasi pengelolaan demonstrasi untuk mencegah kerusakan serupa di masa depan.
Kesimpulan
Biaya perbaikan fasum dan gedung DPRD akibat demonstrasi Agustus 2025 mencapai Rp900 miliar. Kementerian PU menangani kerusakan ringan hingga berat dengan target penyelesaian hingga enam bulan. Jasa Marga mengalokasikan Rp80 miliar untuk memperbaiki gerbang tol. Pemerintah berupaya memulihkan infrastruktur agar masyarakat kembali beraktivitas normal, sembari menekankan pentingnya menjaga fasilitas publik.
