polres-serkot.id – Komisi Reformasi Polri resmi dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Keppres Nomor 47 Tahun 2025 pada 7 November 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Sebagai contoh, pelantikan 10 anggota dipimpin langsung Prabowo. Selain itu, Jimly Asshiddiqie ketua merangkap anggota. Dengan demikian, tugas utama percepat reformasi kepolisian, hukum, HAM. Oleh karena itu, artikel ini sajikan anggota lengkap, tugas, dan update 2025.
Anggota Komisi Reformasi Polri 2025
Prabowo lantik 10 tokoh. Sebagai contoh, berikut daftar lengkap:
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Jimly Asshiddiqie | Ketua merangkap anggota |
| 2 | Yusril Ihza Mahendra | Menko Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan |
| 3 | Otto Hasibuan | Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan |
| 4 | Tito Karnavian | Mendagri |
| 5 | Supratman Andi Agtas | Menkumham |
| 6 | Budi Gunawan | Kepala BIN |
| 7 | Mohammad Fadil Imran | Wakapolri |
| 8 | Bambang Soesatyo | Ketua MPR |
| 9 | Gatot Eddy Pramono | Eks Wakapolri |
| 10 | Ahmad Luthfi | Kapolda Jateng |
Sebagai contoh, Jimly pimpin rapat pertama 10 November. Dengan demikian, fokus evaluasi internal Polri. Oleh karena itu, target 100 hari reformasi. Akibatnya, transparansi naik.
Tugas Utama Komisi Reformasi Polri
Komisi percepat reformasi Polri: Evaluasi kinerja, rekrutmen, pendidikan, pengawasan. Sebagai contoh, usut kasus korupsi, pelanggaran HAM. Selain itu, rekomendasi ke presiden. Dengan demikian, kerja 6 bulan. Oleh karena itu, anggaran Rp50 miliar. Akibatnya, Polri lebih profesional.
Update Pembentukan Komisi 2025
Prabowo bentuk komisi usai janji kampanye “Polri presisi”. Sebagai contoh, pelantikan 7 November viral 500 juta views TikTok. Selain itu, Jimly: “Reformasi total, zero tolerance pelanggaran”. Dengan demikian, rapat pertama 10 November. Oleh karena itu, pantau kemenkopolhukam.go.id. Akibatnya, harapan publik tinggi.
Komisi Reformasi Polri dibentuk Prabowo: Jimly ketua, 10 anggota. Oleh karena itu, percepat reformasi. Sebagai contoh, evaluasi 6 bulan. Selain itu, zero tolerance. Dengan demikian, Polri presisi. Akibatnya, hukum adil 2025!
