Kasus Kuota Haji 2025: KPK Dalami Korupsi Rp1 Triliun

Read Time:2 Minute, 0 Second

polres-serkot.id – Kasus Kuota Haji 2025 jadi sorotan KPK dengan pemeriksaan Bendahara Amphuri Tauhid Hamdi sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Kasus ini libatkan 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan, kerugian negara Rp1 triliun. Artikel ini mengulas Kasus Kuota Haji 2025, kronologi, pemeriksaan, dampak, dan strategi KPK per 19 September 2025, 02:16 PM +07.

Kronologi Kasus Kuota Haji Tambahan

Kasus Kuota Haji 2025 dimulai Juli 2025 dengan kuota tambahan 20.000. Sementara itu, 50% dikelola biro perjalanan, plotting kuota dan harga bervariasi. Misalnya, 13 asosiasi dan 400 biro terlibat. Dengan demikian, penyidik cari juru simpan dana. Oleh karena itu, razia Yaqut Cholil Qoumas dan kantor biro. Lihat kronologi di CNNIndonesia.com.

Pemeriksaan Tauhid Hamdi sebagai Saksi

KPK panggil Tauhid Hamdi, Bendahara Amphuri, saksi Kasus Kuota Haji 2025. Sementara itu, pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, 19 September 2025. Misalnya, dalami diskresi kuota tambahan. Dengan demikian, top-down atau bottom-up jadi fokus. Oleh karena itu, Tauhid beri keterangan krusial. Baca pemeriksaan di Reuters.com.

Kerugian Negara Rp1 Triliun

Kerugian negara Kasus Kuota Haji 2025 Rp1 triliun, koordinasi dengan BPK. Sementara itu, penyidik sita dokumen, BBE, kendaraan, properti. Misalnya, razia rumah Yaqut di Condet. Dengan demikian, bukti kuat. Oleh karena itu, tuntutan maksimal. Cek kerugian di Bloomberg.com.

Larangan Bepergian 3 Orang

KPK larang bepergian Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz, Fuad Hasan Masyhur selama 6 bulan. Sementara itu, Yaqut mantan Menteri Agama. Misalnya, Ishfah staf khusus, Fuad pemilik Maktour Travel. Dengan demikian, penyelidikan lancar. Oleh karena itu, pelaku terpantau. Baca larangan di Bisnis.com.

Dampak Kasus Kuota Haji pada Haji 2025

Kasus Kuota Haji 2025 ganggu distribusi kuota. Sementara itu, jemaah furoda tawari kuota khusus. Misalnya, oknum Kemenag tawarkan. Dengan demikian, kepercayaan jemaah turun. Oleh karena itu, KPK buru juru simpan. Cek dampak di Kompas.com.

Strategi KPK Penanganan Kasus

KPK dalami inisiatif kuota. Sementara itu, plot kuota dan harga bervariasi. Misalnya, uang mengalir ke banyak pihak. Dengan demikian, tak gegabah. Oleh karena itu, tuntutan lengkap. Baca strategi di Tempo.co.