polres-serkot.id – Penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Sabtu, 30 Agustus 2025, memicu kontroversi. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah tuduhan bahwa TNI membiarkan aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa TNI tidak bertindak karena belum menerima perintah resmi untuk mengamankan lokasi. “Kita menunggu permintaan resmi sebelum turun. Mungkin pada 30 Agustus Presiden memanggil, dan kita turun pada 31 Agustus,” ujar Tandyo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/9/2025). Artikel ini mengulas kronologi, respons TNI, dan dampak kejadian, merujuk Sindo News. Lihat juga Berita Keamanan Nasional.
Penjarahan Rumah Anggota DPR: Kronologi Kejadian
Massa menjarah rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, pada dini hari Minggu (31/8/2025). Aksi berlangsung dalam dua gelombang, yakni pukul 01.00 WIB dan 03.00 WIB, melibatkan ratusan hingga ribuan remaja. Mereka mengambil barang seperti elektronik, perabot, dan lukisan. Sehari sebelumnya, massa menjarah rumah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Publik marah akibat kenaikan tunjangan DPR sebesar Rp50 juta per bulan dan pernyataan Sri Mulyani yang dianggap merendahkan guru, menurut Tempo.
Selain itu, beberapa pihak mencatat kejanggalan. Pelaku menggunakan kembang api sebagai aba-aba dan mendapat komando dari mobil sedan putih, menunjukkan sifat terorganisir. Oleh karena itu, spekulasi muncul tentang motif di balik penjarahan rumah anggota DPR. Misalnya, pelaku memiliki logat berbeda dari warga setempat, membawa senjata tajam dan drone, menurut Suara.com.
Respons TNI terhadap Tuduhan Pembiaran
TNI menegaskan komitmennya pada konstitusi. Tandyo menjelaskan bahwa TNI hanya bergerak berdasarkan permintaan resmi, terutama dari Polri. “Kita taat konstitusi. Ada permintaan atau tidak? Kita berperan sebagai pendukung,” katanya. Dengan demikian, TNI membantah tuduhan membiarkan penjarahan rumah anggota DPR. TNI berposisi sebagai pendukung di belakang Polri, fokus membantu pengamanan, menurut Liputan6.
Selain itu, TNI bertindak cepat pasca-kejadian. Pada Minggu pagi (31/8/2025), TNI menjaga rumah Sri Mulyani, menutup akses jalan, dan melarang warga serta media mendekat. Tindakan ini menunjukkan respons segera setelah mendapat perintah, menurut Tribun Medan.
Dampak Penjarahan Rumah Anggota DPR
Penjarahan rumah anggota DPR dan Sri Mulyani mencerminkan ketegangan sosial. DPR membatalkan kenaikan tunjangan hingga Oktober 2025 akibat kemarahan publik. Sri Mulyani meminta maaf atas pernyataannya, menegaskan rumahnya kosong saat dijarah, dan mengajak masyarakat tetap tenang, menurut Tribun Kaltim. Kementerian Keuangan menyebut pernyataan tersebut sebagai hoaks deepfake.
Selain itu, Polri menyelidiki kasus ini. Sembilan pelaku penjarahan rumah Uya Kuya telah ditangkap, dan Polri sedang menginventarisasi barang yang dijarah. Dengan demikian, penegakan hukum berjalan untuk mengungkap motif dan pelaku, menurut CNN Indonesia.
Implikasi Sosial dan Politik
Aksi ini memunculkan pertanyaan tentang koordinasi keamanan. Pengamat menilai kevakuman kepemimpinan memperburuk situasi, sementara lainnya menyebut penjarahan sebagai tindakan anarkis yang terorganisir. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik untuk meredakan ketegangan. Misalnya, pembatalan kenaikan tunjangan DPR menjadi langkah awal, tetapi evaluasi sistem pengamanan juga penting. Sebagai contoh, pelaku menggunakan drone dan senjata tajam, menunjukkan perencanaan matang, menurut BBC Indonesia.
Selain itu, Presiden memerintahkan TNI dan Polri menindak pelaku dengan tegas, menyebut isu “terorisme” dan “makar”. Dengan demikian, penanganan kejadian ini menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas. Karenanya, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat untuk mencegah insiden serupa.
Rekomendasi untuk Masa Depan
Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan yang memicu ketidakpuasan publik. Selain itu, TNI dan Polri perlu memperjelas prosedur pengamanan untuk respons cepat. Masyarakat juga harus menahan diri dari tindakan anarkis. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat terjaga. Misalnya, dialog publik bisa meredakan ketegangan, menurut VOI.
Kesimpulan
TNI membantah tuduhan membiarkan penjarahan rumah anggota DPR dan Sri Mulyani, menegaskan tindakan mereka bergantung pada perintah resmi. Aksi yang diduga terorganisir ini mencerminkan ketidakpuasan publik. Pengamanan kini diperketat, tetapi kejadian ini menyoroti perlunya koordinasi keamanan yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Berita Keamanan Nasional atau Analisis Politik Indonesia.
