0
0
polres-serkot.id – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi di Jalur Gaza, di mana bencana kelaparan Gaza telah dikonfirmasi secara resmi oleh monitor global. Pada 27 Agustus 2025, 14 anggota DK PBB mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut penghentian segera krisis ini, menekankan bahwa penggunaan kelaparan sebagai senjata perang melanggar hukum humaniter internasional. Pernyataan ini muncul di tengah kampanye militer Israel yang intensif di Gaza City, termasuk wilayah Shuja’iyya, Zaytoun, Sabra, dan Jabaliya. Untuk itu, artikel ini membahas tuntutan DK PBB, posisi AS yang menentang, serta dampak kemanusiaan dari bencana kelaparan Gaza.
Tuntutan DK PBB atas Bencana Kelaparan Gaza
Anggota DK PBB, kecuali AS, menyatakan bahwa bencana kelaparan Gaza merupakan krisis buatan manusia yang harus dihentikan segera. Pernyataan bersama menyerukan gencatan senjata permanen tanpa syarat, pembebasan tawanan Israel yang ditahan Hamas, serta peningkatan bantuan kemanusiaan secara substansial ke seluruh Gaza. Mereka memperingatkan bahwa sekitar 41.000 anak berisiko meninggal akibat kekurangan gizi. Dengan demikian, DK PBB mendesak Israel untuk mencabut semua pembatasan bantuan dan membalikkan ekspansi militernya, yang telah menyebabkan ribuan warga Palestina mengungsi.
Laporan IPC (Integrated Food Security Phase Classification) pada 22 Agustus 2025 mengonfirmasi bahwa Gaza City dan sekitarnya mengalami kelaparan fase 5, dengan 514.000 orang terdampak dan proyeksi mencapai 641.000 pada akhir September. Bencana kelaparan Gaza ini disebabkan oleh pembatasan akses bantuan, penghancuran infrastruktur, dan konflik berkepanjangan sejak Oktober 2023.
Posisi AS yang Menentang Pernyataan DK PBB
AS menjadi satu-satunya anggota DK PBB yang menolak pernyataan tersebut, membela tindakan Israel dan menolak klaim “kebijakan kelaparan palsu”. Perwakilan AS, Dorothy Shea, mempertanyakan kredibilitas laporan IPC, menyebutnya tidak memenuhi uji integritas, meskipun mengakui kelaparan sebagai masalah serius yang memerlukan bantuan mendesak. Untuk itu, AS menekankan prioritas memenuhi kebutuhan kemanusiaan, tetapi menolak narasi yang menyalahkan Israel secara langsung.
Kritik ini sejalan dengan posisi Israel, yang meminta IPC menarik laporan karena dianggap bias dan berdasarkan data parsial dari Hamas. Dengan demikian, oposisi AS menyoroti ketegangan di DK PBB, di mana Washington sering melindungi sekutunya dari resolusi kritis.
Dampak Operasi Militer Israel terhadap Bencana Kelaparan Gaza
Operasi militer Israel di Gaza City, termasuk pengeboman dan penyerbuan di Shuja’iyya, Zaytoun, Sabra, dan Jabaliya, memperburuk bencana kelaparan Gaza. Sejak lebih dari dua minggu, pasukan Israel telah menghancurkan infrastruktur sipil, memaksa ribuan warga mengungsi ke selatan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 62.000 tewas dan 158.000 terluka sejak Oktober 2023, dengan setidaknya 313 kematian akibat kelaparan, termasuk 119 anak.
Blokade Israel, yang didukung AS, telah membatasi pasokan makanan, air, dan obat-obatan, menyebabkan kelaparan sistematis. IPC memproyeksikan penyebaran ke Deir al-Balah dan Khan Yunis dalam pekan mendatang. Dengan demikian, bencana kelaparan Gaza bukan hanya krisis pangan, tapi juga pelanggaran hukum internasional, termasuk perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikan operasi militer.
Kontribusi IPC dalam Mengonfirmasi Bencana Kelaparan Gaza
IPC, didukung PBB, mengonfirmasi bencana kelaparan Gaza berdasarkan tiga ambang batas: kekurangan makanan ekstrem, malnutrisi akut, dan kematian terkait kelaparan. Lebih dari setengah juta orang terdampak, dengan proyeksi peningkatan signifikan. Laporan ini menekankan bahwa kelaparan ini sepenuhnya buatan, akibat konflik dan pembatasan akses. Untuk itu, IPC mendesak tindakan mendesak, termasuk gencatan senjata dan akses bantuan penuh, untuk mencegah kematian yang bisa dihindari.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai “bencana buatan manusia” dan “kegagalan kemanusiaan”. Dengan demikian, konfirmasi IPC memperkuat tuntutan DK PBB untuk akuntabilitas.
Tantangan Kemanusiaan dan Respons Internasional
Bencana kelaparan Gaza menimbulkan tantangan besar, dengan 132.000 anak di bawah lima tahun berisiko malnutrisi parah hingga Juni 2026. Rumah sakit kehabisan obat, dan penyakit seperti diare menjadi mematikan. Respons internasional, termasuk dari Inggris dan Prancis, mengecam Israel atas penggunaan kelaparan sebagai senjata. Namun, AS tetap mendukung Israel, meskipun mengakui kebutuhan bantuan.
Hamas menyambut pernyataan DK PBB, menuduh AS berkomplot dalam kejahatan. Dengan demikian, bencana kelaparan Gaza memerlukan kolaborasi global untuk gencatan senjata dan bantuan skala besar.
Strategi Penghentian Bencana Kelaparan Gaza
Untuk mengakhiri bencana kelaparan Gaza, DK PBB merekomendasikan gencatan senjata permanen, pencabutan blokade, dan peningkatan bantuan melalui rute darat. Israel harus mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa. Sebagai contoh, peningkatan truk bantuan dari 300 menjadi 600 per hari bisa menyelamatkan nyawa. Dengan demikian, strategi ini efektif jika didukung tekanan internasional.
PBB menyerukan investigasi atas pelanggaran, termasuk penghancuran infrastruktur pangan.
Masa Depan Gaza Pasca-Bencana Kelaparan Gaza
Bencana kelaparan Gaza bukan akhir, tapi awal pemulihan jika gencatan senjata tercapai. Rekonstruksi memerlukan investasi besar untuk infrastruktur dan layanan dasar. Namun, tanpa akuntabilitas, krisis bisa berulang. Kolaborasi PBB, negara Arab, dan sekutu Barat krusial untuk stabilitas. Dengan demikian, bencana kelaparan Gaza menjadi panggilan untuk perdamaian berkelanjutan, mengakhiri penderitaan rakyat Palestina
